poster hari pahlawan

Fenomena mudahnya mengklaim diri sebagai desainer (grafis) membuat beberapa akademisi desain gerah. Mereka yang sudah susah payah belajar Nirmana, Tipografi, Copy writing, dan ilmu-ilmu lain yang dipelajari di Jurusan Desain Komunikasi Visual (DKV) dengan serta merta disamakan dengan mereka yang hanya membaca buku atau artikel internet yang berisi tutorial software grafis. Bahkan beberapa secara blak-blakan menuduh desainer instan tersebut yang membuat karya desain “serius” kurang dihargai (secara materi). Sumbo Tinarbuko misalnya, dalam sebuah film pendek semi dokumenter menyebut fenomena demokratisasi desain membuat DKV mati suri, hingga film tersebut juga diberi judul “DKV Mati Suri”.

Kembali lagi ke pertanyaan awal, siapa sebenarnya seorang desainer grafis? Apakah cukup orang yang mahir menggunakan software grafis? Ataukah hanya para lulusan Jurusan DKV saja yang berhak mengklaim diri sebagai seorang desainer? Bagi saya, terlalu arogan rasanya jika klaim desainer dikapling hanya untuk para akademisi desain. Ketika demokratisasi desain ditentang, bukankah yang muncul justru otoritarianisme desain? Oleh karenanya, bagi saya siapapun berhak mengklaim sebagai seorang desainer, tetapi ada tingkatan-tingkatan desainer yang menurut saya terdiri dari empat tingkatan.
  Tukang Setting

Istilah tukang setting sebenarnya bernada peyoratif, istilah ini sering dilontarkan para akademisi desain untuk menyebut mereka yang hanya mengerti software grafis. Tentu saja, mereka belajar desain grafis secara otodidak, melalui buku maupun artikel internet yang memang saat ini sangat banyak dan mudah ditemukan. Apalagi software-software grafis, baik yang berbasis vektor maupun piksel juga sangat mudah didapatkan dan “gratis”. Tidak terlalu sulit memang menguasai software grafis, pihak pengembang juga pastinya berusaha memberi kemudahan bagi user.

Para tukang setting membuat karya desain dengan dasar rasa keindahan, bukan dengan pengetahuan komposisi. Alhasil, kadang memang secara visual mereka mampu menyajikan karya yang bagus, tetapi tak jarang juga menghasilkan karya yang membuat penonton mengabaikannya. Bagaimanapun, pada level ini pun sudah dapat menjadi pekerjaan tersendiri, tentu saja dengan upah yang pantas untuk kategori “tukang”.

Tukang Desain

Masih menggunakan kata tukang, tetapi satu tingkat di atas tukang setting. Yang membedakan keduanya adalah, tukang desain telah menguasai prinsip-prinsip penyusunan desain seperti keseimbangan, dominasi, kesatuan, kesederhanaan, tipografi, dan lain-lain. Sehingga ia membuat karya desain tidak hanya berdasar rasa, tetapi didukung dengan pengetahuan. Mereka umumnya adalah orang yang belajar desain grafis secara akademik, artinya mereka adalah para mahasiswa jurusan DKV. Lalu, mengapa masih berpredikat tukang?

Persoalannya adalah, mereka puas dengan hal-hal teknis, baik dengan hand drawing maupun digital. Mereka belum mampu melepaskan diri dari kesenangan pada “yang kasatmata” atau aspek visual. Padahal, seperti halnya perubahan nama Desain Grafis menjadi Desain Komunikasi Visual, keahlian dan ketrampilan teknis hanyalah alat untuk memvisualisasikan ide dan konsep. Artinya, tanpa kapasitas untuk menemukan ide cemerlang dan memformulasikan konsep, yang terlahir justru karya Desain Miskomunikasi Visual (meminjam istilah Sumbo Tinarbuko).

Komunikator Visual

Dalam ilmu komunikasi, istilah komunikator berarti pihak yang menyampaikan pesan, sementara pihak yang menerima pesan disebut komunikan. Komunikator visual berarti ia yang menyampaikan pesan dengan media visual. Untuk menyampaikan pesan berarti ia harus memahami karakter komunikan yang dituju, strategi komunikasi yang efektif, konsep visual yang menarik bagi komunikan, dan hal-hal konseptual lainnya. Hal ini mengingat DKV adalah sebuah kajian multi disiplin, mulai dari ilmu komunikasi, seni rupa, manajemen pemasaran, hingga psikologi degunakan untuk mengkonstruksi DKV.

Seorang komunikator visual yang baik juga dituntut mempunyai product knowledge yang baik, termasuk memahami persoalan-persoalan kontemporer jika ia hendak menciptakan suatu iklan layanan masyarakat. Artinya, komunikator visual jelas harus mampu melampaui aspek teknis visual, karena posisinya adalah sebagai seorang konseptor, bukan lagi seorang tukang desain.

Ilmuwan Desain

Seperti halnya dalam beberapa ajaran relijius, orang-orang pada tingkat tertinggi adalah mereka yang telah mampu melepaskan diri dari belenggu nafsu duniawi. Demikian pula, desain (DKV) adalah seni rupa terapan, artinya ia adalah kajian pragmatis. Namun, seorang desainer tingkat “dewa” yang saya sebut sebagai ilmuwan desain, tidak lagi melihat DKV hanya dalam tataran praktis, tetapi memandang DKV sebagai suatu ilmu yang dinamis. Ia tidak lagi sibuk mengotak-atik strategi pemasaran suatu produk, tetapi menghanyutkan diri ke dalam inti bumi DKV, yaitu DKV sebagai ilmu. Pada level ini, makanan sehari-seharinya bukan lagi nirmana atau tipografi, melainkan estetika, semiotika, dan setumpuk teori-teori rumit lainnya.

Empat “kasta” desainer di atas jangan dipandang sebagai suatu teori yang sudah melewati verifikasi panjang, sehingga dianggap sudah matang. Ini hanyalah hasil pemikiran sebentar dan sederhana saja, yang merupakan respon saya atas “kegerahan” para akademisi desain pada para desainer non-akademis. Jika ada pendapat berbeda, sangat menyenangkan jika bisa kita diskusikan. Salam kreatif!

Inamul Haqqi Hasan, Jogja 3 November 2011

illustration by Roslani Husein, digital coloring and copy writter : Inamul Haqqi

Beberapa hari terakhir, ada spanduk rentang yang sebenarnya secara estetika visual biasa-biasa saja, tapi bagi saya sungguh merangsang untuk membuat suatu tulisan tentangnya. Spanduk tersebut masih terkait Pemilukada Kota Jogja yang akan dihelat pada 25 September nanti, tapi (seolah-olah) bukan alat peraga kampanye dari salah satu paslon (pasangan calon). Bunyi spanduk itu begini, “Ingat, 25 September 2011, Coblos 1 saja, Coblos 2 atau 3 sekaligus ORA SAH!”. Lalu pada bagian kiri terdapat sebuah logo yang dibawahnya tertulis “Masyarakat Cerdas tur Cetho”

Dari bunyi verbal di atas mungkin sisi menariknya belum begitu nampak. Oleh karenanya akan mulai saya uraikan dengan pendekatan semantik dan hirarki visual, serta tentang logo yang digunakan.

Persoalan Semantik

Semantik, dalam Kamus Linguistik yang ditulis oleh Kridalaksana berarti bagian struktur bahasa yang berhubungan dengan makna ungkapan dan juga dengan struktur makna suatu wicara. Seperti halnya semiotik, semantik juga mempelajari tentang hubungan tanda dan makna. Akan tetapi, semantik hanya bekerja pada ranah linguistik, artinya hanya menyangkut komunikasi verbal.

Dari spanduk di atas, yang menjadi persoalan semantis adalah kalimat “Coblos 1 saja”. Secara tekstual, memang kalimat suruhan ini tidak bermasalah, informasinya cukup jelas. Tetapi, karena kalimat sebelumnya adalah “Ingat, 25 September 2011” maka spanduk ini harus dilihat dalam konteks pemilukada Jogja. Di sinilah muncul ambiguitas atau ketaksaan. Hal ini unik, karena dalam studi bahasa umumnya kalimat yang secara tekstual ambigu dapat diatasi dengan melihat konteksnya, tapi ini justru sebaliknya.

Ambiguitas tersebut, jika dilihat dalam konteks pemilukada, adalah adanya dua kemungkinan makna. Pertama kalimat tersebut bermakna “Coblos 1 paslon saja!”, kedua dapat bermakna “Coblos paslon nomor urut 1 saja!”.  Namun, persoalan semantis ini belumlah krusial, karena kemunculan kalimat ambigu sangat jamak di lingkungan kita. Ambiguitas dapat muncul karena ketidakmengertian (ketidak sengajaan) atau memang disengaja untuk memunculkan persepsi yang salah.

Persoalan Hirarki Visual

Hirarki visual (sering disingkat VH -visual hierarchy-) adalah salah satu teori dalam ilmu desain komunikasi visual. Teori ini mempelajari tentang bagaimana mengkomposisikan elemen-elemen desain agar dapat menuntun pengamat mencerna simbol-simbol visual atau verbal yang ada secara berurutan sesuai harapan sang komunikator (desainer). Secara sederhana aplikasinya dapat kita lihat dalam tata letak koran di mana judul headline akan terbaca pertama kali karena ukurannya yang paling besar.

Persoalan hirarki visual dalam spanduk ini terletak pada kalimat “Coblos 2 atau 3 sekaligus, ora sah!”. Jika kita lihat spanduk tersebut, ukuran kata “sekaligus” dibuat lebih kecil dari kata-kata lainnya. Kemudian kata “coblos”, angka “2” dan “3”, serta kata “ORA SAH!” dicetak tebal (bold). Dan terakhir, kata “ORA SAH!” dicetak dengan uppercase (huruf kapital semua) sehingga memunculkan efek mendominasi atau menjadi pusat penekanan.

Sehingga, secara hirarki visual, pesan yang tertangkap pertama kali menjadi “Coblos 2 atau 3, ORA SAH!”. Tidak salah jika kita menduga bahwa strategi hirarki visual sengaja digunakan untuk memunculkan makna baru, yaitu pesan bahwa mencoblos paslon nomor urut 2 atau 3 adalah “ora sah”. Nah, hal ini diperparah dengan penggunaan kata “ora sah”. Ketika kalimat-kalimat sebelumnya menggunakan Bahasa Indonesia, tiba-tiba ditutup dengan sebuah frase Bahasa Jawa. Persoalannya, kata “ora sah” dalam Bahasa Jawa juga memungkinkan makna ganda, yaitu “tidak sah/legitimate” dan “tidak usah/perlu”. Dari sini, memungkinkan (dan barangkali memang itu tujuannya)muncul pesan “Coblos paslon nomor urut 2 atau 3, tidak usah!”.

Persoalan Logo

Di atas, saya menyandingkan logo yang ada dalam spanduk dengan maskot Pemilikada 2011 resmi dari KPUD Kota Jogja. Maskot tersebut diberi nama MASKARTO yang merupakan akronim dari Milih Amrih Saening Kutha Ngayogyakarto (memilih untuk kebaikan kota Jogja). Bentuknya adalah personifikasi kotak suara mengenakan baju lurik coklat, kain batik, dan blangkon.

Sementara, dalam spanduk, logo yang digunakan hampir menyerupai Maskarto, hanya saja berbeda bentuk kepala (Maskarto berkepala belah ketupat sedangkan logo tersebut berkepala bundar). Di bawah logo, tertulis “Masyarakat Cerdas tur Cetho”. Secara makna kita sulit memahami apa maksud kombinasi kata cerdas dan cetho (jelas/pasti), apalagi kata penghubungnya adalah “tur” (tapi). Penggunaan Bahasa Indonesia dan Bahasa Jawa yang campur aduk dan terdengar aneh, karena tidak memunculkan kesan unik atau manfaat estetik apapun.

Kita baru bisa mengerti ketika kita sadar bahwa kalimat tersebut dibuat demikian agar dapat disingkat menjadi MASKARTO. Maka, tidak salah jika kita menganggap penulisan “Masyarakat Cerdas tur Cetho” di bawah logo yang menyerupai maskot Maskarto adalah upaya agar masyarakat mengira spanduk tersebut adalah spanduk dari KPUD Kota Jogja.

Kesimpulan

Ilusi, dalam KBBI didefinisikan sebagai pengamatan yang tidak sesuai dengan pengindraan. Dalam psikologi persepsi, ilusi dapat berarti interpretasi yang salah dari suatu rangsangan pada panca indera. Sedangkan salah satu faktor penyebab ilusi adalah kondisi rangsang terlalu kompleks: bila rangsang yang diamati terlalu kompleks, maka rangsang tersebut dapat menutup-nutupi atau menyamarkan fakta-fakta objektif (Nindyah Rengganis dalam Materi Psikologi Persepsi)

Dari persoalan semantik, hirarki visual, dan logo/maskot yang telas saya urai di atas, saya berkesimpulan bahwa spanduk “Coblos 1 saja” ini adalah sebuah upaya memunculkan ilusi. Ilusi pertama adalah ilusi makna pesan yang dapat ditangkap berbunyi “Coblos paslon nomor urut 1 saja, nyoblos paslon nomor urut 2 atau 3: tidak perlu!”. Ilusi kedua adalah ilusi visual terkait logo yang menyerupai maskot Pemilukada Jogja 2011 dan nama Masyarakat Cerdas tur Cetho yang dapat disingkat menjadi Maskarto sehingga dapat memunculkan persepsi bahwa spanduk tersebut memuat pesan dari KPUD Kota Jogja.

Lalu sebenarnya siapa di balik spanduk tersebut? (ini bukan “ilusi” makna menyangkut foto spanduk yang saya ambil yang dibaliknya adalah spanduk salah satu paslon). Siapakah mereka yang menamai dirinya sebagai Masyarakat Cerdas tur Cetho? Saya tidak ingin menuduh, tetapi bukan berarti tidak menduga. Siapapun, yang pasti, saya berharap mereka segera menurunkan spanduk yang “cerdas tapi tidak mencerdaskan” itu. Bukankah mereka menyebut dirinya “cerdas dan cetho”, lalu kenapa menyampaikan pesan yang tidak “cetho”?

Inamul Haqqi Hasan, peminat kajian komunikasi visual.

Tulisan ini tidak hendak membahas tentang teori semiotika yang memang sangat luas (lebih jelasnya baca teori Peirce, Saussure, Barthes, atau Umberto Eco). Tulisan singkat ini hanya ingin mencoba membaca pesan-pesan simbolik dari kampanye visual (melalui alat peraga kampanye) dan Kirab Budaya yang diselenggarakan pada tanggal 8 September 20011 lalu. Tentu saja, pembacaan tersebut sedikit banyak diilhami dari teori-teori yang ada, tetapi tulisan ini memang sengaja tak ingin menjadi “katalog teori” layaknya tulisan-tulisan “intelek” pada umumnya.

Pemilukada Kota Jogja yang akan dilaksanakan pada tanggal 25 September 2011 nanti diikuti tiga pasang kontestan, berikut sekaligus pembacaan terhadap pesan-pesan simbolinya:

1. Muhammad Zuhrif Hudaya, S.T. dan Drs. Aulia Reza Bastian, M.Hum.

Pasangan dengan visi “Kampung Jogja kampung sejahtera, yaitu kampung cerdas yang mampu menjadi sekolah bagi individu dan keluarga, memiliki daya tarik wisata, kondusif terhadap pertumbuhan industri rumah tangga, dengan lingkungan hijau yang senantiasa terjaga ” ini memang sangat gencar menyuarakan jargon “Mbangun Kampung”. Pesan simbolik yang pertama tertangkap dari jargon tersebut adalah penggunaan kata “mbangun” dan bukan “membangun”. Jelas, dapat dipahami bahwa dibalik itu mereka ingin memposisikan jargon tersebut agar lebih dekat dengan masyarakat Jogja yang notabene masyarakat (yang berbahasa) Jawa. Dalam psikologi konsumen, strategi budaya seperti ini dipercaya dapat memperkecil jarak psikologis.

Yang paling menarik dari pasangan ini, ditinjau dari alat peraga kampanye dan pilihan seni pertunjukan pada Kirab Budaya, adalah upayanya “mendekonstruksi” citra kelompok terbesar di baliknya, yaitu PKS. Partai tersebut selama ini dikenal sebagai partainya kelompok “muslim taat” yang cenderung eksklusif. Secara visual, cirikhas yang terbentuk adalah kerudung berukuran besar (bagi perempuan) dan celana di atas mata kaki (bagi laki-laki). Citra ini oleh ZULIA (akronim dari pasangan tersebut) coba dibalik dengan citra “anak muda” dan nasionalis.

Hal tersebut nampak pada foto mereka pada poster-poster kampanye. Mereka mengenakan kaos oblong lengan pendek berwarna merah dan putih bertuliskan “the Dream Catcher”. Dapat dikatakan bahwa mereka mencoba menanggalkan simbol-simbol Islam guna menghapus citra kelompok ekslkusif. Hal yang sama juga mereka lakukan pada Kirab Budaya. Kesenian yang mereka tonjolkan adalah marching band yang pesertanya adalah anak-anak muda yang good looking, di mana mayoritas perempuannya tidak mengenakan kerudung, bahkan dengan gerakan-gerakan yang cenderung centil. Sekalipun di barisan belakangnya adalah perempuan-perempuan berkerudung besar, tetapi jelas mereka kalah dominan.

Tentang jargon “Mbangun Kampung”, ZULIA menjadi satu-satunya melakukan awareness branding berdasar representasi dari program unggulannya. Mereka tidak larut dalam persaingan dua pasangan lain yang berebut “warisan kesuksesan” walikota sebelumnya serta isu pro penetapan (sekalipun ada juga alat peraga kampanye bertuliskan “pro penetapan” tetapi jumlahnya tidak terlalu banyak). Sayangnya, jargon tersebut sama sekali tidak pernah divisualisasikan dalam alat-alat peraga kampanyenya. Entah karena tidak adanya desainer komunikasi visual di belakang mereka ataukah karena pertimbangan-pertimbangan pragmatis “yang penting pasang foto”.

2.  Ahmad Hanafi Rais, S.IP., M.PP. dan Ir. Tri Harjun Ismaji, M.Sc.

Pasangan yang populer dengan akronim FITRI ini nampaknya menjadi pasangan yang paling gencar memasang alat peraga kampanye, bahkan hingga pasar tiban Ramadhan Kauman pun tak luput dari branding FITRI. Tetapi yang paling menarik secara simbolik justru pada saat Kirab Budaya. Pasangan nomor urut dua ini (kalau tidak salah) menampilkan paling banyak kelompok kesenian, mulai dari Barisan prajurit Kraton, Hadrah, Barongsai, Jathilan Gedruk, Kesenian thek-thek, hingga selebritis lokal Jogja yang tergabung dalam Obrolan Angkring dan Pangkur Jenggleng.

Seketika yang tertangkap dalam arak-arakan tersebut adalah bahwa ada kelompok besar yang mendukung FITRI. Jumlah kelompok kesenian yang banyak dan bermacam-macam (seperti Hadrah yang disusul Barongsai) membawa pesan simbolik bahwa FITRI didukung berbagai macam kalangan dan siap menjaga kebermacaman (multikulturalitas) Kota Jogja. Sekaligus, juga menjadi representasi “kota kreatif” yang merupakan visi mereka. Sedangkan visi lengkapnya adalah “Membangun Yogyakarta sebagai kota kreatif untuk mengembangkan mutu pendidikan, pariwisata, dan kesejahteraan warga yang didukung oleh penataan dan pembangunan kota dan kampung yang semakin nyaman huni”.

Sayang, dalam alat peraga kampanyenya hampir-hampir tak ditemukan pesan visual simbolik apapun. Mengenakan kemeja batik dan peci adalah hal yang sangat lumrah di Indonesia, sehingga tidak lagi mempunyai makna tertentu kecuali sebagai pembeda dari calon lain. Secara verbal, kata FITRI yang dipilih untuk melakukan awareness branding, sengaja atau tidak, diuntungkan dengan momen Ramadhan dan Idul Fitri. Kata tersebut hampir selalu muncul dalam spanduk-spanduk mereka yang sebenarnya berisi pesan moral tetapi dengan pemanfaatan kata FITRI. Menariknya, hal tersebut membuat pasangan lain enggan menggunakan kata Idul Fitri untuk mengucapkan selamat pada hari raya umat Islam tersebut.

Lagi-lagi, visi misi dan program kerja mereka tidak pernah divisualisasikan dalam alat peraga kampanyenya. Bahkan, secara verbal pun FITRI hampir tak pernah mensosialisasikan visi mereka. Yang banyak muncul hanyalah klaim sebagai penerus walikota sebelumnya, Herry Zudianto, dan pernyataan pro penetapan. Pada akhirnya, seolah FITRI sibuk bertarung klaim sebagai penerus Herry dan adu endorser keluarga Kraton dengan pasangan nomor tiga.

3. Drs. H Haryadi Suyuti dan Imam Priyono D Putranto, S.E., M.Si.

Pasangan incumbent ini mengusung visi “Terwujudnya Kota Yogyakarta sebagai kota Pendidikan berkualitas dan Inklusif, Pariwisata berbasis Budaya, dan Pusat Pelayanan Jasa, yang berwawasan lingkungan dan ekonomi kerakyatan”. Secara simbolik dalam alat peraga kampanyenya, HATI (akronim dari Haryadi Suyuti) dapat ditangkap menampilkan diri sebagai yang paling “njawani”. Mengenakan pakaian Jawa (surjan) dengan blangkon sebagai penutup kepala menjadi unsur visual yang cukup untuk mendukung citra tersebut.

Dapat diduga, HATI mengangkat pesan simbolik demikian karena pasangan ini didukung oleh mayoritas kerabat Kraton seperti GBPH Prabukusuma, GKR Pembayun, dan nama-nama lainnya. Maka tak mengherankan nama-nama tersebut dieksploitasi menjadi endorser dalam alat peraga kampanyenya. Bahkan, GBPH Prabukusuma menjadi salah satu juru kampanyenya. Lebih lanjut, hal tersebut dapat pula menjadi pesan bahwa pasangan ini adalah yang paling pro penetapan.

Seperti disebut di atas, pasangan ini nampak masih sibuk terlibat pertempuran klaim dengan pasangan FITRI. Haryadi yang saat ini sebagai wakil dari Herry jelas merasa berhak mengklaim sebagai penerus Herry. Akan tetapi nampaknya ia “keduluan” FITRI yang satu partai dengan Herry dalam mengumbar klaim tersebut. Hal inilah yang menyebabkan akhirnya persaingan klaim tersebut makin hari makin memanas.

Jika melihat Kirab Budaya, pasangan ini nampak yang paling sepi dan dapat dikatakan tidak ada simbol-simbol yang mentransfer makna khusus. Mungkin hal ini berdasar pertimbangan bahwa Kirab Budaya tidak terlalu punya signifikansi atas perolehan suara.

Demikian “komentar” (barangkali kata analisis belum layak) singkat saya atas upaya ketiga pasang calon pemimpin Kota Jogja dalam meraih pendukung melalui komunikasi massa yang sarat pesan simbolik. Satu hal yang saya sayangkan, dengan perspektif desain komunikasi visual, saya belum menemukan alat peraga kampanye yang baik. Dalam artian, media visual yang mampu merepresentasikan visi misi atau program unggulan mereka.

Inamul Haqqi Hasan, peminat kajian komunikasi visual.

Suatu hari kami (saya bersama teman-teman) melakukan screening film dokumenter kami di sebuah masjid. Film itu bertema tentang keberagaman suku dan agama di Pemali, Bangka. Setelah selesai film, sengaja kami mengajak para penonton, kebanyakan mereka yang aktif jamaah di masjid itu, untuk berdiskusi. Pertanyaan yang cukup “berat” muncul, salah satu penonton menanyakan (mungkin dibalik pertanyaan itu terdapat keberatan) tentang pernyataan bahwa bekerja di Klenteng itu halal bagi seorang Muslim yang dilontarkan oleh salah satu subjek dalam film dokumenter itu.

Apa yang ingin saya sampaikan dari cerita di atas? Itulah inti tulisan ini. Meloncat ke kancah nasional, film Cin(t)a karya Sammaria Simajuntak dan Tanda Tanya karya Hanung Bramantyo pun mendapat respon serupa. Film-film itu banyak dihujat telah mengajarkan kesesatan, atau sering juga mendapat tuduhan merusak aqidah. Tulisan ini tidak dalam posisi membela si pembuat film (walaupun nurani saya berkepentingan demikian), dan juga tidak untuk membela para “penjaga agama” yang menghujatnya.

Tulisan ini, sesuai judulnya, hanya ingin memaparkan bahwa ada perbedaan pola pikir dan pola aksi antara agamawan (dalam arti mereka yang spesialisasinya ilmu-ilmu agama dan mereka yang berkecimpung dalam dakwah -dalam arti sempit- agama) dengan mereka yang disebut seniman (sosok yang sebenarnya masih misterius definisinya, semisterius definisi kata seni. Tetapi mari sementara kita pakai kata seniman untuk menyebut mereka yang menghasilkan karya seni). Dengan memahami perbedaan ini, barangkali kita bisa lebih cerdas dan bijaksana dalam menyikapi suatu karya seni.

Prof. Quraish Shihab dalam tulisannya “Dampak Acara-Acara Televisi Kita”, mengutip pernyataan seseorang yang beliau sebut dengan ‘teman saya’ sebagai berikut; “Pengkhotbah menggunakan segala cara untuk mengobati patologi masyarakat dan mengantar mereka menuju keluhuran budi pekerti dan kesucian jiwa, sedangkan seniman menggambarkan apa adanya baik atau buruk dan mempersilakan Anda melihat dan menilai sisi mana yang Anda inginkan untuk Anda. Seniman bagaikan penjelajah, dia mencatat apa saja yang ditemuinya. Ketelitian dan kejujuran menuntutnya agar semua itu dihidangkan sebagaimana adanya”. Secara garis besar, saya sependapat dengan pernyataan di atas. Dan saya sangat salut pada kejernihan dan keseimbangan berpikir sang pakar tafsir Al-Qur’an tersebut (mengingat amat susah menemukan agamawan yang berpemikiran seimbang di negeri ini).

Dalam bahasa yang lebih sederhana, perbedaan agamawan atau pengkhotbah dengan seniman adalah bahwa agamawan ‘metode kerja’nya menyampaikan kebenaran dan kebaikan serta mencegah dan mengkritisi kemungkaran secara langsung. Sementara seniman, sama halnya berkepentingan menyampaikan sesuatu, akan tetapi dengan cara yang tidak mendikte ‘konsumen’nya pada satu penilaian, melainkan hanya memberikan stimulan berpikir. Dalam kasus judi misalnya, seorang pengkhotbah tentu akan menegaskan bahwa judi itu haram dan harus dihapuskan dari peradaban manusia, tetapi seorang seniman bisa saja justru menyuguhkan gambaran seorang penjudi yang sukses, dengan bahasa-bahasa simbolik di baliknya yang sebenarnya mengkritik perjudian.

Ketika kita kembalikan ke konteks film kami di atas, dasar persoalannya adalah para penonton itu berekspektasi bahwa film kami (sebagai sebuah karya seni) adalah sebuah materi khotbah. Seorang pengkhotbah yang menyatakan bahwa bekerja di rumah ibadah non-Muslim itu halal bagi seorang Muslim, sudah pada tempatnya jika ia dikritik telah melakukan kesalahan oleh mereka yang tidak sependapat. Tetapi, jika yang bicara demikian adalah seorang subjek dalam sebuah film dokumenter, mesti dipahami bahwa film itu tidak selalu hendak mendukung pendapat si subjek, melainkan memaparkan bahwa ada yang berpendapat demikian. Mesti dilihat siapa subjek itu, bagaimana latar pendidikan (agama)nya.

Dengan demikian, harus saya katakan bahwa rasanya tidak pada tempatnya ktitik dan hujatan kelompok agamawan yang ditujukan pada film Cin(t)a dan Tanda Tanya. Ketika dalam film Tanda Tanya ada adegan tokoh utama membaca novel yang menyatakan “jalan berbeda-beda tetapi menuju satu tujuan” yang dipahami “semua agama tujuannya sama saja”, bukankah tidak mesti dipahami bahwa novel itu mengajarkan kebenaran? Bukankah mestinya cukup dipahami bahwa novel dan pemikiran demikian itu memang ada? Atau ketika tokoh utama diperankan sebagai seorang yang murtad dari Islam, terlalu dangkal rasanya untuk mengatakan film tersebut mengajak umat Islam untuk murtad.

Masih banyak karya-karya seni, dengan berbagai bentuknya, yang mengalami perlakuan tidak pada tempatnya oleh kelompok agamawan. Sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa seniman selalu benar. Barangkali dapat dikatakan bahwa karya seni itu selalu ‘benar’, tetapi bisa jadi tidak pada tempatnya juga. Ada pepatah Arab yang menarik, li kulli maqam maqal wa li kulli maqal maqam, untuk setiap tempat ada ucapan yang sesuai dan untuk setiap ucapan ada tempat yang sesuai. Menurut saya, kata “ucapan” dalam pepatah itu dapat disubtitusi dengan “karya seni”.

Seorang seniman bebas membuat karya seni apapun, untuk menyampaikan ide apapun, tetapi semua ada tempat yang sesuai (berarti ada yang tidak sesuai). Demikian pula, tidak pada tempatnya jika suatu karya seni diposisikan sebagai materi khotbah. Karya seni adalah karya seni, jika ia tidak pada tempatnya, yang harus dikritik adalah penempatannya yang salah. Bukan berarti karya seni tidak boleh dikritik, sekali lagi, semua ada tempatnya.